Sudah beberapa pekan ini listrik PLN di Nunukan lagi dan lagi kembali padam. Ini memang sangat aneh, sudah belasan mesin pembangkit listrik yang didatangkan Pemerintah Daerah Nunukan untuk membantu pekerjaan PLN, tetapi hasilnya masih saja mengecewakan. Dana operasional pun dibantu oleh Pemda Nunukan, tetapi pekerjaan PLN Nunukan masih tidak becus. Saya heran kenapa listrik di Sabah dan Sarawak Malaysia begitu stabil, malah mereka berani menawarkan ekspor listrik ke Indonesia. Coba anda pikirkan fakta ini, di Kabupaten Kapuas Hulu PLN Kalimantan Barat berani membeli listrik dari perusahaan Sarawak Energy seharga Rp.930,- per Kwh saja, jauh sekali perbedaannya jika dibandingkan dengan harga PLN yang Rp.4.000,- per Kwh. Impor listrik tersebut diresmikan tanggal 5 Maret 2009 lalu dan menerangi perumahan warga Kabupaten Kapuas Hulu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setiap bulannya.
Dikota Tarakan, masalah ini justru ditanggapi dengan sangat serius oleh Pemerintah dan DPRD Tarakan. Mereka tidak setuju jika dana pembangunan daerah kota Tarakan digunakan untuk "memanjakan" PLN Tarakan, wajar saja karena PLN memiliki anggarannya dari Pemerintah Pusat. Dari kacamata bisnis, perusahaan yang gagal mengelola usahanya dengan benar seharusnya diaudit oleh lembaga tertentu dan dinyatakan BANGKRUT saja. Seluruh asetnya dijual, staf dan pekerjannya dipecat, direktrur atau bosnya dimintai pertanggung jawaban dan diaudit habis-habisan agar tidak ada penyimpangan dalam mengelola perusahaan atau KORUPSI. Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan memang telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit PLN Kota Tarakan, warga Tarakan mungkin sudah belajar dari Kabupaten lain, jika PLN dimanjakan maka akan terus menerus menjadi anak manja yang tidak bisa mandiri. Hasil audit BPK terhadap PLN Tarakan dikatakan bermasalah karena banyak lobi dan campur tangan PLN Tarakan, "sudah salah, membela diri lagi".
Memang jalan ke Rumah Sakit Umum yang "Offroad" tidak sepenting kebutuhan listrik di Nunukan, tapi memanjakan PLN dengan mengongkosi operasional PLN bukan tindakan bijak dan "aman". Entah kemana kita warga Nunukan harus melaporkan sikap tidak profesional PLN Nunukan dalam melakukan kerjanya. Mau melapor ke BPK agar mereka diaudit seperti yang dilakukan Tarakan memang tidak ada jaminan BPK mengedepankan kepentingan rakyat, tapi tidak ada salahnya mencoba. Silahkan melapor ke BPK melalui alamat situs dibawah ini :
Dikota Tarakan, masalah ini justru ditanggapi dengan sangat serius oleh Pemerintah dan DPRD Tarakan. Mereka tidak setuju jika dana pembangunan daerah kota Tarakan digunakan untuk "memanjakan" PLN Tarakan, wajar saja karena PLN memiliki anggarannya dari Pemerintah Pusat. Dari kacamata bisnis, perusahaan yang gagal mengelola usahanya dengan benar seharusnya diaudit oleh lembaga tertentu dan dinyatakan BANGKRUT saja. Seluruh asetnya dijual, staf dan pekerjannya dipecat, direktrur atau bosnya dimintai pertanggung jawaban dan diaudit habis-habisan agar tidak ada penyimpangan dalam mengelola perusahaan atau KORUPSI. Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan memang telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit PLN Kota Tarakan, warga Tarakan mungkin sudah belajar dari Kabupaten lain, jika PLN dimanjakan maka akan terus menerus menjadi anak manja yang tidak bisa mandiri. Hasil audit BPK terhadap PLN Tarakan dikatakan bermasalah karena banyak lobi dan campur tangan PLN Tarakan, "sudah salah, membela diri lagi".
Memang jalan ke Rumah Sakit Umum yang "Offroad" tidak sepenting kebutuhan listrik di Nunukan, tapi memanjakan PLN dengan mengongkosi operasional PLN bukan tindakan bijak dan "aman". Entah kemana kita warga Nunukan harus melaporkan sikap tidak profesional PLN Nunukan dalam melakukan kerjanya. Mau melapor ke BPK agar mereka diaudit seperti yang dilakukan Tarakan memang tidak ada jaminan BPK mengedepankan kepentingan rakyat, tapi tidak ada salahnya mencoba. Silahkan melapor ke BPK melalui alamat situs dibawah ini :
KLIK DISINI UNTUK MENGISI FORMULIR PENGADUAN KE BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar